Keterangan: Pertemuan bertajuk “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali”di ruang Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, 28 Februari 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
Denpasar, 28 Februari 2026 — Pagi itu, ruang Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia tidak hanya dipenuhi salam lintas iman, tetapi juga kegelisahan yang sama: Bali sedang tidak baik-baik saja. Dalam satu dekade terakhir, cuaca kian sulit ditebak, hujan turun lebih deras, musim kering terasa lebih panjang, dan bencana datang dengan intensitas yang meningkat.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan, sepanjang Januari–Oktober 2025 terjadi sekitar 50 kejadian bencana di Bali—didominasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Sebanyak 41 orang meninggal dunia, 18 orang luka-luka, dan 812 warga terdampak atau mengungsi. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai ±Rp145,4 miliar, melonjak tajam dibandingkan 2024 yang mencatat 39 kejadian dengan estimasi kerugian ±Rp11,8 miliar.
Angka-angka itu menjadi latar pertemuan bertajuk “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali” yang diinisiasi GreenFaith Indonesia bersama 350.org dan mitra kampus.
Sekitar 30 pemuka agama dari Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu hadir. Mereka bukan sekadar berdialog, melainkan menyusun langkah bersama—bergerak dari toleransi menuju ko-aksi.
Rektor UNHI, Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, menegaskan bahwa krisis ekologi yang dihadapi Bali bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga krisis kesadaran spiritual manusia. Menurutnya, menjaga alam tidak dapat dipandang semata sebagai agenda pembangunan, melainkan sebagai panggilan moral dan spiritual lintas iman.
“Ketika alam rusak, sesungguhnya yang tercederai bukan hanya tanah dan air, tetapi juga kesadaran kita sebagai manusia beragama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sejati tidak diukur dari tingginya gedung yang berdiri, tetapi dari kemampuan manusia menjaga keseimbangan antara alam, sesama, dan Sang Pencipta. “Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa tinggi gedung yang kita bangun, tetapi seberapa utuh keseimbangan yang mampu kita pertahankan untuk generasi mendatang,” tambahnya.
Keterangan: Foto bersama peserta pertemuan “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali” di ruang Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, 28 Februari 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
Perwakilan BMKG Bali, I Nyoman Gede Wiryajaya, memaparkan bahwa peningkatan suhu global dan akumulasi gas rumah kaca berkontribusi pada meningkatnya intensitas cuaca ekstrem.
“Secara ilmiah, kita melihat kecenderungan kejadian El Niño dan La Niña makin sering. Jika dulu siklusnya 3–7 tahun, kini bisa 2–5 tahun sekali. Ini berdampak pada anomali curah hujan, baik kekeringan ekstrem maupun hujan sangat lebat,” ujar Wiryajaya.
Ia menjelaskan, dalam klasifikasi BMKG, hujan ekstrem terjadi ketika curah hujan melebihi 150 mm per hari. “Ketika parameter-parameter ini bertemu—anomali suhu laut, perubahan pola angin monsun, dan peningkatan suhu global—risiko bencana hidrometeorologi meningkat. Artinya, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan berbasis komunitas,” tegasnya.
Menurutnya, hampir 99 persen bencana di Indonesia berkaitan dengan faktor hidrometeorologi. “Ini pesan penting: krisis iklim bukan ancaman jauh. Ia sudah hadir di sekitar kita,” katanya.
Keterangan: Perwakilan BMKG Bali, I Nyoman Gede Wiryajaya, memaparkan bahwa peningkatan suhu global dan akumulasi gas rumah kaca berkontribusi pada meningkatnya intensitas cuaca ekstrem. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
Dimensi Hukum: Dari Kerusakan Ekologi ke Gugatan Iklim
Dari sisi advokasi hukum, perwakilan LBH Bali, Rezky Pratiwi, S.H., menekankan bahwa krisis iklim juga menyentuh aspek keadilan.
“Kita tidak bisa memisahkan bencana dari pilihan kebijakan energi dan tata kelola ruang. Ketergantungan pada energi fosil, alih fungsi lahan, dan pembangunan yang abai daya dukung lingkungan berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana,” ujar Rezky.
Ia menyinggung inisiatif “Gugatan Iklim Bali” sebagai upaya mendorong tanggung jawab negara dan perlindungan hak warga. “Korban bencana tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan atas kebijakan yang berpihak pada keselamatan publik,” katanya.
Keterangan: Presentasi hasil diskusi salah satu kelompok pada acara “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali” di ruang Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, 28 Februari 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
Iman sebagai Kompas Moral
Direktur GreenFaith Indonesia, Hening Parlan, menggarisbawahi bahwa krisis iklim adalah krisis moral.
“Iman tidak boleh berhenti pada ritual. Ia harus menjadi kekuatan yang melindungi manusia dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Jika bumi rusak, yang paling terdampak adalah mereka yang paling rentan,” ujarnya.
Hening menambahkan, semua tradisi iman memiliki basis teologis untuk membela lingkungan. “Dalam Hindu ada Tri Hita Karana, dalam Islam ada konsep khalifah, dalam Kekristenan ada panggilan merawat ciptaan, dalam Buddhisme ada welas asih pada semua makhluk. Kita punya fondasi moral yang kuat. Tinggal keberanian untuk menyuarakannya,” katanya.
Perwakilan 350.org Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi menegaskan bahwa isu iklim melampaui batas negara dan sekat teologi.
“Krisis iklim tidak mengenal batas agama. Karena itu, solidaritas lintas iman menjadi kekuatan strategis. Rumah ibadah bisa menjadi pusat edukasi iklim, pusat mitigasi bencana, dan ruang solidaritas ketika krisis terjadi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Bali, sebagai ikon pariwisata global, memiliki posisi simbolik. “Jika Bali bisa menunjukkan praktik keadilan iklim berbasis komunitas, itu akan menjadi pesan kuat bagi dunia,” katanya.
Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, Ida Bagus K Susena, menegaskan komitmen organisasinya dalam menjaga kelestarian alam sejalan dengan nilai Tri Hita Karana, khususnya Palemahan.
“Sejak 2003, kami terlibat dalam berbagai advokasi lingkungan, mulai dari penolakan Proyek Geotermal Bedugul, pemangkasan tebing di Uluwatu, eksploitasi kawasan suci Pulau Menjangan, konversi lahan produktif, reklamasi Teluk Benoa, KSPN Kawasan Suci Besakih, pembangunan Tol Mengwi–Gilimanuk, hingga eksploitasi kawasan konservasi Subak di Jatiluwih,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen agar pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan alam dan ruang hidup masyarakat.
Pelatihan sehari penuh itu dipandu oleh Syahrul Ramadhan, Circle Manager GreenFaith Indonesia. Dengan pendekatan partisipatif, ia mengajak peserta tidak berhenti pada dialog.
“Gerakan lintas iman hari ini tidak lagi cukup di level koeksistensi—sekadar hidup berdampingan. Kita harus naik kelas ke ko-aksi, bergerak bersama untuk perubahan konkret,” kata Syahrul.
Ia menekankan bahwa pemimpin agama memiliki tiga kekuatan: moral, keteladanan, dan jejaring sosial. “Apa yang disampaikan dari mimbar akan memengaruhi cara umat memandang bumi. Ketika pemuka agama berbicara tentang gaya hidup sederhana dan tanggung jawab ekologis, itu menjadi pendidikan publik yang sangat kuat,” ujarnya.
Keterangan: Syahrul Ramadan, Circle Manager GreenFaith Indonesia, menekankan bahwa pemimpin agama memiliki tiga kekuatan: moral, keteladanan, dan jejaring sosial. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
Jejaring Lintas Iman untuk Keadilan Iklim
Sebagai hasil awal, forum menyepakati pembentukan jejaring komunikasi lintas iman untuk keadilan iklim di Bali. Jejaring ini akan menjadi ruang berbagi data, penguatan kapasitas, serta koordinasi aksi di komunitas masing-masing.
Komitmen lain mencakup integrasi isu krisis iklim dalam materi dakwah, khotbah, dan pendidikan keagamaan; dukungan moral terhadap advokasi kebijakan berkeadilan iklim; serta pengembangan program konkret seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, konservasi air, dan penanaman pohon.
Di tengah ancaman yang kian nyata, pertemuan ini mengirim pesan tegas: menjaga bumi bukan sekadar pilihan ekologis, melainkan panggilan spiritual dan tanggung jawab peradaban. Dari Denpasar, para pemimpin iman menyatakan satu sikap—Bali harus diselamatkan bersama, dengan iman yang berani dan tindakan yang nyata.
Keterangan: Foto bersama peserta pertemuan “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali” di ruang Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, 28 Februari 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah)
